Berita dan Informasi BS
BSG gelar Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook
Senin, 15 Januari 2018 | 18:43 WIB
BSG gelar Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook

Bank SulutGo bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) gelar acara Seminar Nasional dengan Tema Indonesian Economic Outlook yang diisi Pembicara Nasional Bpk. A. Tony Prasetiantono, Ph.D dan Bpk. Hizkia H.D. Tasik, Ph.D. Jumat (12/18) bertempat di ballroom Hotel Peninsula Manado.

"Seminar nasional ini digelar sebagai referensi bagi kita untuk menatap perekonomian 2018" ujar Direktur Utama Bank SulutGo, Bpk. Jeffry A.M. Dendeng.

Beliau mengatakan, hal ini karena banyak yang prediksikan perekonomian 2018 lebih baik dibandingkan 2017. Namun dengan catatan. Ada pula yang mengungkapkan stagnant, serta berbagai prediksi lainnya. Oleh karena itu dengan adanya seminar ini wawasan bisa terbuka untuk perekonomian 2018. 

Untuk itu, dia menambahkan dengan seminar yang digelar bisa memberikan banyak manfaat bagi seluruh masyarakat.

Assisten II Pemprov Sulawesi Utara Bpk. Rudy Mokoginta dalam membawakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, mengatakan "Pariwisata di Sulut pada 2017 megalami peningkatan cukup bagus dengan adanya wisatawan dari Tiongkok, Hal ini mendorong pariwisata Sulawesi Utara di bidang ekonomi pada tahun 2017. Untuk itu saat ini pariwisata terus di dorong pada 2018, agar semakin berperan dalam pertumbuhan ekonomi."

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantonono mengatakan perekonomian Indonesia seperti "terjebak" di pertumbuhan ekonomi 5%. Hal ini, kata dia, disebabkan dua hal.

Pertama, adanya kelesuan ekonomi sebagai dampak dari ketidakpastian. Kedua adanya agresivitas pajak yang menyebabkan konsumen cenderung mengerem konsumsi.

"Namun ini tidak berarti Indonesia mengalami new normal. Berbeda dengan China yang terus melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa meningkat ke level 6%-7% di kemudian hari. Karena sekarang giat membangun infrastruktur yang dampak positifnya akan dirasakan kelak, tidak sekarang," jelas Tony

ony menyarankan, Presiden Joko Widodo harus terus fokus di jalur pembangunan infrastruktur untuk menaikkan daya saing, atau menurunkan ICOR (incremental capital output ratio). Belanja infrastuktur Rp400 triliun dari anggaran total Rp2.200 triliun pada 2018, kata dia, merupakan hal yang impresif.

"Implikasinya, prospek industri semen tetap cerah karena pemerintah terus fokus membangun infrastruktur," ujarnya. Meski demikian, idealnya, belanja infrastruktur per tahun mencapai 5% terhadap PDB, dalam kasus Indonesia berarti Rp650 triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Soekowardojo menyatakan di tengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut baik bersumber dari eksternal maupun domestik.

Risiko eksternal terkait rencana pengetatan kebijakan moneter di negara ekonomi maju, risiko kenaikan harga minyak di tahun ini hasil dari dampak kesepakatan dari negara-negara penghasil minyak untuk memangkas produksi ekspor, serta risiko geopolitik.

Sedangkan dari sisi domestik, risiko berasal dari belum kuatnya konsumsi rumah tangga dan intermediasi perbankan. "Khusus regional Sulut, risiko bersumber dari permasalahan di infrastruktur, seperti pembebasan lahan dan potensi defisitnya pasokan listrik seiring dengan naiknya kebutuhan daya masyarakat," terangnya.

Risiko lainnya, kata dia, yaitu potensi terganggunya manajemen dan administrasi pemerintah daerah sebagai dampak pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri pemerintahan, akademisi, perbankan, pengusaha serta lainnya.



 





Rabu, 15 Agustus 2018 | 08:48 WIB
BSG raih infobank Award 2018
Kurs e-Rate
20 Agst 2018 - 04:46 WIB
Mata Uang Beli Jual
USD 14.420,00 14.470,00
AUD 10.687,00 10.726,00
CAD 11.071,00 11.119,00
CHF 14.546,00 14.606,00
NZD 9.803,00 9.853,00
DKK 2.212,00 2.318,00
Suku Bunga Dasar Kredit
Tanggal 31 Juli 2018
(%/Tahun)
Kredit Korporasi 11.30 %
Kredit Ritel 11.60 %
Kredit Mikro 11.60 %
Kredit Konsumsi
KPR 11.30 %
Non KPR 11.60 %